Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa revitalisasi tambak tahap awal di pantai utara Jawa Barat bakal membuka lapangan kerja bagi lebih dari 100 ribu orang.

“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,” ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.

Program ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga menimbulkan efek positif lainnya, seperti penyediaan hunian bagi tenaga kerja.

“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,” kata Trenggono.

Trenggono juga menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, investasi lebih dari Rp26 triliun direncanakan untuk pengembangan di wilayah pantura.

“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,” katanya.

Dalam upaya meningkatkan produksi perikanan, mendukung ketahanan pangan, dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi 78 ribu hektare tambak kurang produktif di sepanjang pantai utara Jawa.

Program revitalisasi ini akan berlangsung bertahap mulai tahun 2025, dimulai dari Provinsi Jawa Barat. Tahap pertama mencakup revitalisasi 20.413,25 hektare tambak di lahan pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Untuk mempercepat pelaksanaan program revitalisasi tambak Pantura, pada tanggal 25 Juni 2025, telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru di Provinsi Jawa Barat.

Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Selain itu, terdapat pula Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu tentang sinergi dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budi daya di keempat kabupaten tersebut.

—