Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp 13.255 triliun dari kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) oleh Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan pada acara yang berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Agung atas dedikasi dan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, penyerahan uang pengganti ini adalah langkah penting untuk meningkatkan integritas dan menegakkan keadilan ekonomi di Indonesia.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan,” ujar Prabowo.

Di kesempatan lain, Jaksa Agung ST Burhanuddin menguraikan hasil penegakan hukum terkait pemulihan kerugian negara di sektor ekspor CPO. Ia menekankan bahwa kasus ini melibatkan perusahaan besar seperti Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, dengan total kerugian ekonomi negara mencapai Rp 17 triliun.

“Bahwa kejaksaan telah melakukan satu penuntutan kepada grup korporasi yaitu Wilmar Group dan Musim Mas Group, serta Permata Hijau Group. Total kerugian perekonomian negara itu Rp17 triliun. Dan hari ini kami akan serahkan sebesar 13,255 (triliun),” jelas Jaksa Agung.

Jaksa Agung juga menambahkan bahwa masih ada selisih sekitar Rp4,4 triliun yang akan dilunasi melalui mekanisme penundaan dengan jaminan aset perusahaan. Ia menegaskan bahwa langkah Kejaksaan Agung dalam memulihkan kerugian negara merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan keadilan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

“Kejaksaan dalam mengungkap pemulihan kerugian negara merupakan suatu wujud upaya kejaksaan dalam menegakkan keadilan ekonomi yang semuanya ditujukan hanya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Jaksa Agung.

Acara penyerahan ini menjadi tonggak penting yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara dari tindak pidana korupsi.

Dalam acara ini hadir sejumlah pejabat penting, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

—