Pemerintah telah memutuskan untuk menambah kuota LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 350 ribu ton dalam tahun anggaran 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan keputusan ini setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis, 27 November 2025.

Bahlil menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan instruksi jelas agar pasokan LPG subsidi untuk masyarakat, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harus mencukupi dan tidak mengalami kekurangan. “Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden menyangkut dengan LPG, kita ada penambahan kuota dimana kuota kita di draf APBN itu 8.160.000. Kita tambah kurang lebih sekitar 350 ribu ton,” kata Bahlil. Upaya penambahan kuota ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat melewati masa Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman dan nyaman, tanpa kendala dalam suplai energi rumah tangga.

“Saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru di 2025, insya Allah clear menyangkut dengan LPG,” tutur Bahlil. Penambahan kuota ini tidak akan membebani anggaran negara lebih lanjut, karena subsidi energi dalam APBN 2025 sudah mencapai Rp 82 triliun. Anggaran yang diperlukan untuk penambahan kuota ini diperkirakan berada di kisaran Rp 77–78 triliun. “Alokasi kita di dalam APBN di 2025 itu kan 82 triliun (rupiah), sementara realisasi dengan menambah 350 ribu ton itu enggak sampai di 80 triliun (rupiah), hanya sekitar 77-78 triliun (rupiah),” jelasnya.

Menurut Menteri ESDM, kebijakan penambahan kuota ini hanya akan berlaku untuk tahun 2025, sementara rencana subsidi untuk tahun 2026 akan tetap merujuk pada RAPBN yang telah disusun sebelumnya. Pembahasan terkait distribusi untuk memastikan subsidi tepat sasaran masih berlangsung lintas kementerian dan lembaga. “Lagi masih dalam pembahasan. Masih belum final,” ujar Menteri ESDM.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin kebutuhan energi bagi masyarakat, melindungi golongan berpenghasilan rendah, dan menjaga stabilitas ekonomi negara.

—