Pemerintah menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 akan mencapai angka 5,2%. Pernyataan ini diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Target 5,2% tahun ini, insya Allah tercapai. Dan, pada kuartal keempat juga insya Allah, kenaikannya di atas 5,4%,” kata Airlangga.

Airlangga menyampaikan bahwa stabilitas ekonomi nasional saat ini didukung oleh berbagai indikator makro ekonomi, dan langkah-langkah untuk mendorong konsumsi akhir tahun serta penguatan kesejahteraan ekonomi keluarga telah disiapkan.

“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk indeks harga saham gabungan all time high dan sejak Januari naik 20%. Ini salah satu tertinggi di Asia,” kata dia.

Dia juga menegaskan bahwa neraca perdagangan serta transaksi berjalan masih menunjukkan surplus, dan cadangan devisa tetap pada posisi tinggi. Pertumbuhan kredit nasional yang positif didorong oleh likuiditas yang kuat, yang diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian pada tahun berikutnya.

“Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36%. Dan, uang premier yang digelontorin Pak Menkeu juga tinggi. Tumbuh 13,3%, Rp 2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif, Pak Presiden,” ujarnya.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, pemerintah berencana meningkatkan konsumsi masyarakat melalui program belanja Natal dan Tahun Baru (Nataru), baik melalui belanja online maupun ritel nasional. Sektor pariwisata juga akan dimaksimalkan dengan mengadakan berbagai acara nasional sepanjang bulan Desember.

“Ada 37 event di bulan Desember ini sehingga ini juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia, Pak Presiden,” ungkapnya.

Sebagai langkah mendukung mobilitas masyarakat selama liburan akhir tahun, Airlangga mengajukan kebijakan kerja yang lebih fleksibel.

“Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,” ujarnya.

Airlangga menekankan pentingnya penguatan kebijakan kesejahteraan ekonomi keluarga, termasuk perubahan pada Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang kini menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, dengan capaian inklusi keuangan nasional yang terus meningkat.

“Inklusi keuangan kita capaiannya sudah baik, 92,7%. Literasi keuangannya 66,4%. Dibandingkan negara OECD rata-rata, 62%,” kata dia.

—