Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terhadap pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. KPK menegaskan bahwa menangani tambang ilegal di kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) bukanlah tugas yang bisa diemban seorang diri oleh lembaga tersebut.

“Tentu, langkah tindak lanjut ini juga tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPK karena ini banyak stakeholder (pemangku kepentingan) terkait lainnya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Senin (27/10/2025).

Budi menekankan bahwa penanganan tambang ilegal merupakan tanggung jawab bersama dan harus menjadi perhatian berbagai pihak. Menurutnya, pengungkapan tambang ilegal di sekitar Mandalika awalnya terkait dengan koordinasi dan supervisi yang menjadi domain KPK, bukan penindakan langsung.

“Artinya, ini menjadi concern (perhatian, red.) bersama untuk bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan yang masih muncul di sektor pertambangan ini, yang kemudian PR ini kita garap dan kerjakan bersama-sama supaya tata kelola pertambangan bisa terus kita perbaiki, sehingga dalam proses-proses dari hulu sampai ke hilir ini betul-betul melaksanakan proses-proses bisnis yang berintegritas,” ujarnya.

Sebelumnya, Dian Patria, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V, memaparkan temuan tambang ilegal di kawasan Mandalika saat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Dian menyatakan bahwa KPK telah mengimbau pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut.

“Kalau dia tidak tegakkan, ya kami tegakkan. Bisa jadi dia bagian dari masalah. Sengaja. Itu yang selama ini banyak terjadi,” katanya.

Menteri ESDM Bahlil, pada tanggal Jumat (24/10/2025), menyerahkan kasus temuan tambang ilegal di Mandalika untuk diproses secara hukum oleh aparat yang berwenang.

“Kementerian ESDM itu mengelola tambang yang ada izinnya. Kalau enggak ada izinnya, maka proses hukum saja,” kata Bahlil.

—