Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa praktik korupsi telah menyebar luas di sektor birokrasi, BUMN, serta BUMD. Menurutnya, hal ini adalah tantangan besar bagi bangsa Indonesia dan tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Perilaku korup yang sudah mengakar harus dihadapi dengan tegas, sebagai tanggung jawab pemerintah untuk memperbaiki sistem yang ada.
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Gedung Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, pada hari Jumat, 15 Agustus 2025.

Di awal tahun 2025, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah berhasil mengidentifikasi potensi penyalahgunaan dana APBN hingga Rp 300 triliun. Hal ini termasuk dalam anggaran perjalanan dinas dan pengeluaran alat tulis kantor. “Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” tambah Prabowo.

Pada kesempatan itu, ia menyoroti isu kebocoran kekayaan negara ke luar negeri dan mengingatkan bahwa ini bisa membuat Indonesia menjadi negara gagal jika dibiarkan. Pemerintah berencana mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak populer untuk mengatasi hal tersebut.

Prabowo juga menyinggung ketimpangan ekonomi yang membuat rakyat belum merasakan pertumbuhan ekonomi sepenuhnya, meskipun rata-rata pertumbuhan 5% tercapai dalam tujuh tahun terakhir. Tantangan sosial seperti kelaparan dan akses kesehatan menjadi poin penting dalam pidatonya.

Di sisi lain, Prabowo tetap optimis dengan keberhasilan ekonomi, di antaranya pertumbuhan 5,12% pada Kuartal II – 2025 dan peningkatan investasi menjadi Rp 942 triliun pada Semester I – 2025. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,” ucapnya. (N-7)

—