Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditegaskan untuk tidak mengabaikan program penanganan banjir, meskipun anggaran Dinas Sumber Daya Air harus mengalami pengurangan. Yuke Yurike, Ketua Komisi D DPRD Jakarta, menyatakan kekhawatirannya tentang pemangkasan dana yang akan dihadapi oleh Dinas Sumber Daya Air di tahun anggaran 2026. Meski tidak dijelaskan secara rinci oleh Yuke, beliau menekankan bahwa prioritas penanganan banjir harus tetap diutamakan oleh Gubernur Pramono Anung.

“Anggarannya itu kan memang besar dan pemotongannya signifikan. Tapi karena ini program strategis dan sudah masuk dalam instruksi gubernur, pengendalian banjir tetap harus jadi prioritas,” katanya di Kantor DPRD pada Selasa (28/10/2025).

Yuke memastikan bahwa meskipun anggaran mengalami efisiensi, program utama dan aduan masyarakat masih dapat dikelola dengan baik. Dukungan dari anggaran dinas dan suku dinas diyakininya masih memadai untuk menjalankan proyek-proyek utama. Selain itu, proyek multiyears di Dinas Sumber Daya Air akan terus dioptimalkan agar tidak ada pergeseran termin yang signifikan.

“Banyak pengaduan dari masyarakat yang belum terpenuhi. Kami minta agar itu tidak diabaikan dan tetap diutamakan,” ungkapnya.

Di samping itu, Yuke menyoroti pentingnya perawatan alat berat yang digunakan untuk keperluan pengerukan dan perbaikan saluran air di Jakarta. Ia juga menekankan bahwa meskipun dana Dinas Sumber Daya Air jauh dari ideal, Komisi D berkomitmen untuk mendorong Pemprov DKI guna mendapatkan hasil yang optimal.

“Walaupun pemotongan cukup besar, kami pastikan seluruh program di dinas dan Sudin mencukupi untuk menangani pengendalian banjir,” tambahnya.