Presiden Prabowo Subianto meminta partisipasi dari investor asing yang berasal dari negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah untuk terlibat dalam proyek strategis nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Jawa.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat menutup Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/6/2025).

“Kita terbuka bagi perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah. Yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak menunggu, kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri,” ujar Prabowo.

Ia menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah bertekad untuk memulai proyek strategis nasional Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa, infrastruktur penting ini bertujuan untuk menghadapi masalah rob dan perubahan iklim yang ekstrim.

“Saya ingin emphasize, saya ingin menggarisbawahi, ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital. Bagi kita, ini merupakan suatu mega projek, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa,” sebutnya.

Prabowo menyebutkan bahwa proyek yang membentang sejauh 500 kilometer, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, sudah direncanakan sejak 1995. Biaya pembangunan diperkirakan mencapai US$ 80 miliar, dan tahap awal di Teluk Jakarta diperkirakan membutuhkan waktu 8 hingga 10 tahun.

“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera memulai itu,” tambah Prabowo.

Menurut Prabowo, untuk memulai proyek besar ini akan dibentuk lembaga khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, dan hal ini akan menciptakan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.

“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan biayanya US$ 8-10 miliar. Kalau dana US$ 8-10 miliar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah bertemu Gubernur DKI dan saya sudah mengirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan dengan Pemerintah Pusat. Jadi kalau US$ 8 miliar katakanlah, pengerjaannya 8 tahun berarti US$ 1 miliar setiap tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah dan Pemerintah Pusat setengahnya,” jelas Prabowo.